“Kurun waktu 1—15 Januari 2024, Ditresnarkoba Polda Aceh beserta jajaran berhasil mengungkap 46 kasus narkotika, dengan rincian 7 kasus sabu, 38 kasus ganja, dan 1 kasus ekstasi,” kata Wakapolda Aceh Brigjen Armia Fahmi, dalam konferensi pers di Polda Aceh, Senin, 15 Januari 2024.
Armia Fahmi menjelaskan, dalam pengungkapan tersebut pihaknya juga ikut mengaman 59 tersangka, satu di antaranya adalah wanita. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa 32,1 kg sabu, 80,5 kg ganja, dan 5.000 butir ekstasi.
Dengan adanya pengungkapan tersebut, sebutnya, Polda Aceh telah menyelamatkan generasi sebanyak 257.427 jiwa dalam kasus sabu, 257.427 jiwa dalam kasus ganja, dan dalam kasus ekstasi 5.000 jiwa.
Dalam kesempatan itu, Armia Fahmi ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwasanya Polda Aceh sangat komit dalam menanggulangi dan memberantas segala bentuk tindak pidana narkotika, termasuk siapapun yang terlibat dalam jaringannya, walaupun anggota polri sekalipun.
“Polda Aceh sangat komit dalam memberantas narkotika, terlepas apapun alasan dan siapapun pelakunya. Pasti akan kita proses sesuai aturan yang ada tanpa pandang bulu,” ujarnya, tegas.
Mantan Irwasda Polda Sumut itu juga menyampaikan, narkoba sangat berbahaya karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk akan merusak generasi muda. Apalagi, Aceh merupakan pintu masuk strategis barang haram itu, sehingga setiap sindikat yang masuk harus disikat
Hal ini, sambungnya, merupakan implementasi dari kebijakan Presiden RI dan pimpinan Polri, khususnya Kapolda Aceh dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Aceh, sebagaimana tercantum dalam commander wish Kapolda Aceh poin ke-5.
Kedatangan Kapolres Toba langsung disambut hangat oleh Ketua KPU Toba, Sugar Sibarani, bersama serta para komisioner KPU.
“Kedatangan kami ke pihak penyelenggaraan dan pengawas Pemilu ini untuk mengecek kesiapan Pemilu 2024, sehingga nanti berjalan aman dan lancar,” ucap Kapolres.
Kapolres juga melaksanakan pengecekan surat suara DPRD Provinsi yang telah dilaksanakan penyortiran ulang dan surat suara yang berpotensi rusak.
Kunjungan Kapolres di gudang logistik dan lokasi sortir untuk memastikan proses pelipatan kertas suara yang diadakan oleh KPU Toba berlangsung dengan aman dan lancar.
Kepada semua anggota yang terlibat dalam pengamanan, Kapolres mengimbau agar bekerja dengan baik, tidak meninggalkan lokasi pengamanan, dan memahami tugasnya dalam menjaga kantor KPU, penjagaan gudang KPU, dan proses pelipatan kertas suara yang merupakan tahapan pemilu.
Kepada petugas pengamanan baik dari Kepolisian maupun petugas pengamanan internal KPU juga diminta selalu siap siaga dan jangan lengah dalam pengamanan.
“Laksanakan tugas dengan baik, cermat dan profesional. Jangan lengah, lakukan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Kapolres kepada anggota yang berjaga di gudang KPU.
Ketua KPU Kabupaten Toba, Sugar Sibarani, mengapresiasi kunjungan yang dilakukan Kapolres Toba dan jajaran.
Diharapkan upaya seperti ini akan meningkatkan hubungan baik antara kepolisian dengan lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu.
“Untuk memastikan Pemilu berjalan aman dan damai, kami juga siap bekerja sama dengan pihak kepolisian,” pungkasnya.https://bolalampupetak.com/
Menurut Irawati, HIMPUNI akan mengusulkan program kerja sebagai wujud kepedulian kepada Kaum Difabel. Ada empat sasaran, yaitu Fisik, Psikis, Penerimaan di keluarga, serta Ekonomi dan Keterampilan. “Semua akan HIMPUNI lakukan dengan menggandeng semua Organisasi Alumni (OA) termasuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) nya, ” papar Perempuan yang akrab dipanggil Teh Ira ini.https://bolalampupetak.com/
“Ada kawan saya mengatakan, memang benar kadang-kadang pepatah nenek moyang kita banyak benarnya. Hati-hati, dalamnya laut bisa kita ukur, dalamnya hati seorang belum tentu bisa kita ukur. Ada juga nasihat nenek moyang kita, hati-hati, kadang-kadang air susu dibalas dengan air tuba,” ujar Prabowo di acara Konsolidasi Indonesia Maju.
Prabowo juga mengutip peribahasa lainnya. Yaitu perihahasa soal sifat manusia usai diberikan kebaikan. “Ada juga ajaran nenek moyang kita, hati-hati, anjing saja dikasih makan akan setia, manusia dikasih kebaikan dibalas dengan kedengkian saudara-saudara,” tuturnya.
Akan tetapi ia tak menyebutkan peribahasa itu diperuntukkan kepada siapa. Prabowo juga mengaku dirinya mencoba ikhlas. Terkait fitnah dan ejekan yang diterimanya belakangan ini, Prabowo mencoba santai dengan meresponsnya melalui joget. “Tapi, tidak ada masalah. Kalau diejek, kalau dihujat, kalau difitnah, jogetin saja,” katanya.
Diduga kuat, dilontarkannya peribahasa ini merupakan sindiran kepada Anies. Sebab, Prabowo disebut banyak berjasa bagi kemenangan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama dan Agus Harimurti Yudhoyono. Bahkan ada kabar yang menyebut Prabowo sampai menggadaikan tanahnya demi membantu Anies yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno dalam kontestasi Pilkada 2017.
Pada Desember lalu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon ikutan beberkan jasanya mengusulkan pencalonan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai cagub dan cawagub DKI Jakarta pada 2017.
“Saya adalah orang pertama yang mengusulkan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI di saat-saat akhir sebelum penutupan pendaftaran KPU,” kata Fadli dalam keterangannya pada Rabu, 20 Desember 2023.
Fadli mengeklaim dirinya menulis sendiri perjanjian politik antara pasangan Anies-Sandi dengan Prabowo Subianto dan Habib Salim Segaf dari Partai Keadilan Sejahtera .
Menurut Fadli Zon cerita sejarah itu jadi bukti Prabowo sosok berjiwa besar. Prabowo bahkan menginstruksikan seluruh anggota DPR RI, DPRD Provinsi hingga anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Gerindra seluruh Indonesia yang berjumlah ribuan untuk berkontribusi dana (pemotongan gaji). (wol/inilah/pel/d1)https://nanasapel.com/
The country was electing a president, along with national, provincial, and local representatives. There were close to 41 million voters choosing between 100,000 candidates, who came from at least 70 political parties and coalitions.
Ballot papers, polling boxes, and voting machines had to be distributed at 75,000 stations around a country the size of western Europe with few roads. The election material was taken by foot, helicopter, dug-out canoes and motorcycles.
The polls were certainly also an historic opportunity. This is the fourth national election since the return of multiparty democracy in 2006; this was also the first time people in the diaspora could vote, and that local elections were held.
It was also a chance for the population to weigh in on the monumental challenges they face, to push their leaders to do better.
Seven million people are displaced in the mineral-rich east due to ongoing violence; 25 million have so little food that their lives are in danger; and, despite enormous mineral wealth, around 73% of the population lives in extreme poverty. And people did mobilise in large numbers, waiting patiently for hours to vote.
And yet, despite the kaleidoscope of parties and the massive challenges facing the country, the election campaigns were largely devoid of concrete policy proposals.
Image caption,President Tshisekedi’s supporters have rejected suggestions that the result was rigged
Its three main stalwarts – Moïse Katumbi, a business tycoon and former governor, Martin Fayulu, a former Exxon Mobil executive, and Denis Mukwege, a gynaecologist and 2018 Nobel Peace Prize winner – had tried and failed to unite on either a joint platform or behind a common candidate.
In the end, the elections were remarkably disorganised. “A gigantic, organised disorder,” Cardinal Fridolin Ambongo of the Roman Catholic Church said.
“Une grande bouillabaisse,” a friend who was monitoring the elections described it – “a big electoral stew”.
The prelate’s alarm was informed by the 24,000 election observers fielded by the Catholic and Protestant churches.
The statistics they reported back are disturbing: in 551 polling stations (6% of those observed), fights broke out, often because voters were tired from waiting for hours, or because they could not find their names on the voting lists.
In 3%, ballot stuffing or the buying of votes was observed and in around a quarter of places the voting machines broke down.
The vote, which was supposed to last just for one day, continued for five days in some places, in violation of the electoral law.
The scandal that flooded social media was the phenomenon of “private voting machines”.
In one of these videos one can see someone shamelessly cranking out dozens of ballots for Mr Tshisekedi on a voting machine in the privacy of his own apartment; in another one can see two people getting into a fight over which candidate they should use the machine to cheat for.
While it is difficult to verify these videos, the election commission has admitted that some of its machines had been stolen or lost.
Unsurprisingly, the opposition did not even wait to hear the official results. Just days after the vote began, Mr Fayulu and Mr Mukwege called for the process to be cancelled, while Mr Katumbi said that he had in fact won.
On 29 December, the Catholic and Protestant churches gave their preliminary verdict. Their voice is critical.
Image caption,Voters battled to get into some polling stations to cast their ballots because of long queues
In 2018, it was the Catholic Church that led the charge against the election commission’s official results, saying that Mr Tshisekedi had not won the vote.
In 2011, the bishops had slammed that result as “not reflecting the will of the people”.
Even this time, the churches had been on a war footing with the electoral commission – after all, the head of this body is supposed to be put forward by religious groups, but the government had snubbed the Catholics and the Protestants, who together probably represent around 70% of the population.
In the run-up to the poll, the head of the episcopal conference – the Catholic co-ordinating body in the country – had lambasted the commission’s chief, Denis Kadima, for getting the elections “off to a bad start”.
The clerics also deplored the violent repression of demonstrations, instrumentalization of the justice system and arbitrary arrests. Mr Kadima pushed back against his critics, calling them “prophets of doom”.
In the end, however, the religious leaders struck a milder tone. They observed that “one candidate clearly stood out from the others with more than half of the votes alone”.
In private, priests left no room for doubt. They confirmed the conclusion of the election commission – Mr Tshisekedi won.
This outcome, although not the https://documentsemua.com stratospheric score of 73% proclaimed by the commission, was also what several pre-election polls suggested.
But the prelates cited “numerous cases of irregularities that could affect the integrity of the results of different ballots, in certain places”.
They pointed to the various legislative elections and called on the electoral commission and the justice system to live up to their responsibilities, presumably by cancelling the vote and charging abusers where necessary.
Image caption,About 43% of registered voters cast their ballots, according to the electoral commission
The president’s nationalist firebrand rhetoric – he promised to take the fight to Rwanda if they continue their alleged meddling in the east – and his record of free primary education were probably critical, as was a weak and divided opposition.
But this is hardly a victory for democracy.
The electoral commission was politicised, as were the courts responsible for judging election disputes. There was no thorough audit of the voter list, and opposition candidates faced headwinds in campaigning and mobilising.
All of this percolated into voter turnout: a paltry 43%, down from 67% from the heady 2006 elections. And the elections cost around $1.2bn (£945m), more than the country’s education or health budget.
As the opposition struggles to contest the results, the real threat is not political instability or riots – as investors and donors seem to fear – but rather the erosion of Congolese democracy.
In a country in dire need of greater accountability – to finally move from conflict and poverty to making the country “the Germany of Africa”, as Mr Tshisekedi has promised – this was a missed opportunity.
US Senator Bob Menendez has been accused in a new federal indictment of accepting bribes to use his power and influence to benefit Qatar – the second foreign country he is alleged to have improperly aided.
A lawyer for the New Jersey senator said the justice department claims were “baseless” and “bizarre conjectures”.
Mr Menendez, a Democrat, pleaded not guilty in October to charges alleging he acted as an illegal agent of Egypt.
He has faced growing calls to resign, including from his own party, but has so far refused to step aside.
The indictment unveiled on Tuesday alleges that Mr Menendez took gifts – including gold bars, cash and furniture – from a New Jersey property developer in return for using his Senate office to help the developer land a multi-million dollar deal with a Qatari investment fund.
When accepting these gifts, the indictment alleges, Mr Menendez knew that in return he would be expected to take actions to “benefit the government of Qatar”.
The document does not contain any new charges, but includes new details of his and the alleged crimes of his wife – Nadine Menendez.
Mrs Menendez, who is also charged in the same alleged bribery and extortion scheme, has also pleaded not guilty.
Three New Jersey businessman named in the case have denied charges as well.
The latest allegation extends the alleged plot by one year, and it includes his time as the chairman of the Senate Foreign Relations Committee – a post he quit after the initial charges were filed in September.
Mr Menendez, 70, has denied any wrongdoing.
The new indictment claims he assisted one of the accused businessman – Fred Daibes – by making public comments in favour of Qatar in order to help him secure an investment.
Image caption,Gold bars previously found in Menendez home
After introducing Mr Daibes to an investor who is a member of the Qatari royal family, prosecutors say Mr Menendez “made multiple public statements supporting the Government of Qatar”.
He then supplied the statements to Mr Daibes to use as a tool to convince the unnamed Qatari royal to invest in his New Jersey real estate project.
“You might want to send to them. I am just about to release,” Mr Menendez allegedly texted Mr Daibes in August 2021, referring to a press release that contained favourable comments about Qatar.
About a month later, the senator and Mr Daibes attended an event in New York hosted by the Qatari government.
Days later, the indictment says, Mr Daibes sent the senator photographs of watches ranging in price from $9,990 to $23,990 (£7,900 to £19,000), asking Menendez: “How about one of these?”
In 2022, ahead of the meeting with Mr Daibes and the Qatari investor in London, Mr Menendez allegedly texted both of them: “Greetings, I understand my friend is going to visit with you on the 15th of the month.
“I hope that this will result in the favorable and mutually beneficial agreement that you have both engaged in discussing.”
Among the benefits Mr Menendez received from the Qataris, the indictment alleges, were tickets to a Formula One Grand Prix race in Miami, Florida.
It also claims that one day after returning from a trip to Qatar and Egypt and being picked up at the airport by Mr Daibes driver, the senator performed a web search for “how much is one kilo of gold worth”.
A search of the Menendez house in June 2022 discovered, among other things, two one-kilo gold bars that the government says were provided as part of the bribery plot.
Agents also discovered hundreds of thousands of dollars in cash that bore Mr Daibes’ fingerprints and DNA.
Adam Fee, a lawyer for Mr Menendez said in a statement, “the government’s new allegations stink of desperation”.
He said the prosecutors’ claims are all “based on routine, lawful contacts between a Senator and his constituents or foreign officials”.
“At all times, Senator Menendez acted https://itusiapalagi.com entirely appropriately with respect to Qatar, Egypt, and the many other countries he routinely interacts with,” the lawyer added.
Image caption,Katya Katalinic had a brain haemorrhage while on holiday in South Africa
By Ben Moore
BBC South East Investigation Team
A family is warning travellers to check their insurance after an error filling in a form left them with an invalid policy and a £100,000 medical bill when their daughter became ill on holiday.
She had stayed on in Africa after a Christmas family holiday to Kenya.
Their insurer, Axa, said the policy was invalid because the family had provided incorrect information.
Miss Katalinic said she remembered waking up in hospital with people she did not know.
“I lost the ability to speak and read and it was pretty much like being a newborn baby,” she said. “I had no idea about anything.”
Her mother Marsha Katalinic had made sure the family were fully insured for the Kenya trip in 2022.
When her parents returned to the UK in the new year, Miss Katalinic decided to stay on for a yachting stewarding course in South Africa.
Her father Roberto Katalinic took out another insurance policy for her, which they tried to use after he and Mrs Katalinic rushed to Cape Town when Miss Katalinic was taken ill.
Mr Katalinic said he gave the details of the policy to the hospital manager.
“He looked at the screen and said ‘you’re not going to like this email’,” said Mr Katalinic.
“Axa had got back to him, saying they were not liable and the parents will have to cover the cost.”
Image caption,Katya Katalinic’s parents rushed to her hospital bedside in Cape Town
Mr Katalinic said: “There may have been ‘the journey must start in the UK’, which I assumed, well, it started in the UK, it didn’t start anywhere else.
“The journey started here, in Midhurst in the UK.”
Miss Katalinic is now issuing a warning to others: “You see stories about other people and you think how awful it is to happen to them, but you never really realise things will happen to you, so just make sure everything’s in order, that you are covered and everything will be OK.”
Image caption,Miss Katalinic is now recovering at home in Midhurst
In a statement, Axa said: “The declaration presented at the point of purchase asks that the purchaser confirms all details are true, including ‘that anyone named on the policy is travelling from and returning to the United Kingdom’ and that ‘your trip has not yet started’.
“On this occasion, the responses provided were not aligned with Miss Katalinic’s situation and this was only uncovered following her claim. The policy was cancelled after we realised it was invalid and the full premium was refunded to Miss Katalinic.”
Which? deputy editor Sam Richardson said: “I think they are being given the information, but it can be very hidden and requires perhaps an unrealistic amount of looking on the part of the consumer.
“The fact that a quarter of https://bagaimanacaraya.com claims aren’t paid is really concerning and suggests that these products could be kind of better constructed so people know what they are getting.”
Atal will also pay for details of his conviction to be published in regional daily Nice-Matin and national newspaper Le Monde.
Having deleted the post and apologised the day after making the original post, Atal apologised again during the court hearings and said he did not watch the full 35-second video and had wanted to send “a message of peace”.
However, that argument did not convince the prosecutors.
“Sharing a video means being party to its message and lending it visibility,” prosecutor Meggi Choutia told the court.
“There is no talk of peace at any moment in these 35 seconds.”
Atal has played three times for https://gimanalagiyakan.com Algeria since the post and is set to feature at the Cup of Nations, which begins on 13 January in Ivory Coast.
President Koroma was in court as the charges were read out
By Umaru FofanaBBC News, Freetown
Former Sierra Leone President Ernest Bai Koroma has been charged with treason and other offences in connection with an attempted coup.Last November, gunmen broke into a military armoury and several prisons in Freetown, freeing almost 2,000 inmates.He has denied any involvement in the attack which killed about 20 people.West African leaders had tried to broker a deal for Mr Koroma to go into exile in Nigeria if the charges were dropped, the BBC understands.The BBC has seen a letter saying Mr Koroma had agreed to the deal, brokered by the regional group, Ecowas.However, Sierra Leone Foreign Minster Timothy Kabba told the BBC the government did not support the proposal, which he described as a “unilateral proposition” by the president of the Ecowas Commission.
Some of Mr Koroma’s supporters cried in court as the charges were read out.The former president’s lawyer, Joseph Kamara, told the BBC he was “shocked and in utter disbelief”, saying the charges set a “dangerous precedent”.”A dark cloud has shadowed the skies of our country, meaning that we are dragging a former head of state – democratically elected – on trumped-up charges under a political vendetta,” he said.Mr Koroma has been under house arrest since being questioned over the coup.He was president for 11 years until 2018, when current President Julius Maada Bio was elected.On Tuesday, 12 other people were charged over the attempted coup, including one of Mr Koroma’s former bodyguards.The former president’s daughter, Dankay Koroma, has previously been named on a list of wanted suspects by police. She has not commented.
The attempted coup came five months after a disputed election which saw President Bio narrowly re-elected for a second term.The results were rejected by Mr Koroma’s All People’s Congress. International observers also criticised the elections, highlighting a lack of transparency in the count.
He described art as his “salvation” and said he wanted to help bring the opportunity to others facing difficulties in their lives.
“When somebody saw my vision, they said ‘this needs to be heard, we will support you’,” he said.
Over more than two decades the Art-Alive Trust has been working with homeless people, those in the prison system and going into schools across London and further afield.
Image caption,Mr Olagoke said he hopes to inspire hope with his MBE
Mr Olagoke said one of the “pioneering” schemes the trust undertakes is “At the Gates”, where prisoners are engaged with in the prison system and after their release so they can “see a familiar face”.
As well as painting, the trust offers workshops in textile, fashion, filming and photography from its studio on Regents Street.
Mr Olagoke aims to provide young people with skills to pursue their passion in the arts or succeed more generally in employment through “purposeful activities”.
Reacting to his MBE, https://mauapalagi.com the painter said he was “on top of the world”.
He said the award “gives the young people hope”.
Mr Olagoke said he has ambitions to establish an arts academy which will breed the best talent within various creative industries.
“Our main purpose is to give young people a sense of hope,” he added.
